PRAJURIT TNI TIMBUL TENGGELAM BERSAMA NEGARA

Jika diperhatikan, adagium diatas bukan sekedar rangkaian kalimat biasa. Melainkan suatu kalimat yang terbentuk karena situasi dan kondisi saat itu sebagai pengingat kepada seluruh prajurit TNI jika ingin negara Indonesia tetap ada maka prajurit TNI harus mati-matian memperjuangkannya.

Adagium tersebut muncul Tahun 1946 oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman dimana saat itu bangsa Indonesia belum genap satu tahun terlepas dari penjajahan.

Sudirman sadar bahwa paska Indonesia menyatakan kemerdekaannya, penjajah tidak akan melepas Indonesia begitu saja sehingga dengan segala cara Sudirman akan mempersiapkan angkatan bersenjatanya untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk seperti agresi militer.

Bagi Sudirman kalah persenjataan bukan berarti kalah segalanya dan Sudirman tahu pondasi kuat lemahnya suatu negara terletak pada angkatan bersenjata yang dipimpinnya. Sehingga disetiap pidatonya Sudirman selalu mengingatkan jika TNI akan selalu timbul tenggelam bersama negara yang berarti hancurnya sebuah angkatan bersenjata akan diikuti dengan hancurnya negara.

Sinergitas, soliditas tanpa batas Patroli Motor Gabungan Kodim 0508/Depok Bersama Polresta Depok Antisipasi malam pergantian tahun 😇

@puspentni
@tni_angkatan_darat
@pendamjaya

Repost 💻 @francisko_xl

BAPAKKU TENTARA

INDONESIA PERNAH SEPERTI PALESTINA SAAT DIBAWAH PENJAJAHAN BELANDA

Apa yang dirasakan oleh rakyat Palestina sekarang tidak jauh beda dengan yang dirasakan rakyat Indonesia dimasa penjajahan Belanda. Saat itu pemerintah Indonesia dipaksa menyepakati perjanjian Renville diatas dek kapal perang milik Amerika USS Renville yang berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta.

Perjanjian Renville merupakan perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948.

Sebagai hasil Persetujuan Renville, pihak Republik harus mengosongkan wilayah-wilayah yang dikuasai TNI, dan pada bulan Februari 1948, Divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah. Divisi ini mendapatkan julukan Pasukan Hijrah oleh masyarakat Kota Yogyakarta yang menyambut kedatangan mereka.

Perjanjian Renville ini menyebabkan kedudukan Republik Indonesia semakin tersudut dan daerahnya semakin sempit. Hal ini merupakan akibat dari diakuinya garis Van Mook sebagai garis perbatasan baru hasil Agresi Militer Belanda I. Sementara itu, kedudukan Belanda semakin bertambah kuat dengan terbentuknya negara-negara boneka.

Panglima Besar Jenderal Soedirman sangat kecewa dan mengatakan wilayah Indonesia tinggal sebesar daun "kelor" karena saking kecilnya (Jateng, DIY dan Sumatera). Keadaan Indonesia semakin diperparah dengan munculnya pemberontakan PKI dibawah pimpinan Muso yang ingin mendirikan negara komunis Republik Indonesia Soviet. Sehingga mau tidak mau TNI dan rakyat harus menghadapi dua kekuatan musuh sekaligus yaitu Belanda dan PKI Muso.

Tidak ingin Indonesia hilang dari peta dunia maka Pangsar Soedirman kembali menyusun kekuatan dan membuka serangan umum besar-besaran terhadap agresi Belanda setelah sebelumnya menghancurkan PKI Muso terlebih dulu.

Itulah pengalaman bangsa Indonesia ketika nyaris kehilangan negaranya dimasa penjajahan Belanda. Dan dengan perlawanan yang gigih baik melalui gerakan bersenjata dan politik akhirnya Indonesia selamat dari kehancuran.

Caption : @liputankhusus
Repost  : @francisko_xl

Amanah Anggota Kehormatan KB FKPPI Presiden RI H. Ir Joko Widodo Dalam Apel Kebangsaan Bela Negara KB FKPPI. Monas, Sabtu, 09 Desember 2017

Sertijab dan tradisi Pangdam Jaya/Jayakarta

Apel Bersama Dalam Rangka Sertijab Pangdam Jaya

YON ARHANUD SE 10...

Prof Tamim Pardede ! inilah karyanya

RADAR INTAI ARHANUD

Radar Intai Arhanud...

PERISTIWA MERAH PUTIH DI MANADO

Peristiwa Merah Putih pada 14 Februari 1946 merupakan hari bersejarah bagi masyarakat Manado. Para pemuda yang tergabung dalam pasukan KNIL merebut kekuasaan pemerintahan di Manado, Tomohon, dan Minahasa.

Pada hari itu tangsi militer Belanda di Teling (kini markas Kodam) direbut oleh pemuda Sulawesi Utara. Ratusan tentara dan pejabat Belanda berhasil disingkirkan. Ya, para pemuda itu berhasil menyingkirkan pasukan pemberani andalan militer Belanda.

Peristiwa berlanjut dengan pengibaran sang saka Merah Putih di puncak tangsi. Para pemuda Tomohon, yaitu Tommy Mantow, Kapojos dan Wowiling menurunkan bendera Belanda ada di puncak tangsi. Warna biru pada bendera Belanda dirobek oleh para pemuda asal Paslaten tersebut, sehingga menyisakan dwi warna, merah dan putih, serta mengibarkannya di tangsi.

Di sisi lain, Dr. Sam Ratulangi diangkat sebagai Gubemur Sulawesi dan mempunyai tugas untuk memperjuangkan keamanan dan kedaulatan rakyat Sulawesi.

BEGINI SEJARAH LAHIRNYA BAHASA INDONESIA

Awal penciptaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa, bermula dari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Paska kemerdekaan, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa nasional.

Namun tahukah Anda asal-muasal bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia dikembangkan dari salah satu dialek bahasa Melayu. Sebuah bahasa Austronesia-Melayu-Polinesia yang digunakan sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan, di kepulauan Indonesia selama berabad-abad, lalu distandarisasi.

Dalam buku berjudul A-Z Seputar Indonesia yang diterbitkan oleh Kawan Pustaka dijelaskan, proses standardisasi ini telah dilakukan sejak zaman penjajahan Jepang. Awalnya bahasa Indonesia ditulis dengan tulisan Latin-Romawi, mengikuti ejaan Belanda.

Lalu pada 1972, Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dicanangkan. Bahasa Indonesia terus bergerak dan dinamis, serta menyerap kata-kata dari bahasa asing. Contohnya pura, kepala, mantra, cinta, kaca yang diambil dari bahsa Sanksekerta. Masjid, kalbu, kursi, doa, khusus, selamat yang diambil dari bahasa Arab, dan lain sebagainya.

Bahasa Melayu Riau
Presiden Soekarno memang tidak memilih bahasanya sendiri, yaitu bahasa Jawa sebagai bahasa persatuan. Namun Soekarno memilih bahasa Indonesia yang didasarkan dari bahasa Melayu dari Provinsi Riau, Sumatera dan biasa dituturkan di Riau.

Buku karangan Desi Saraswati berjudul Indonesia Kaya Bahasa yang diterbitkan Pacu Minat Baca menjelaskan, mengapa Soekarno memilih bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan Indonesia.

Pertimbangannya sebagai berikut:

1. Jika menggunakan bahasa Jawa, suku bangsa atau golongan lain di Indonesia akan merasa dijajah oleh suku Jawa yang merupakan golongan mayoritas di Indonesia.

2. Bahasa Jawa jauh lebih sukar dipelajari dibandingkan bahasa Melayu Riau. Dalam bahasa Jawa, ada tingkatan bahasa halus, biasa, kasar, dan digunakan berbeda, dari segi usia, derajat, atau pangkat.

3. Pertimbangannya suku Melayu berasal dari Riau dan bahasa tersebut sangat mudah dimengerti dan ekspresif. Selain itu pengucapan dan tata bahasanya cukup mudah.

4. Penggunaan bahasa Melayu tak terbatas di Indonesia, tapi juga di Malaysia, Brunei, dan Singapura. Saat itu negara tersebut masih dijajah Inggris, maka Melayu sebagai bahasa persatuan diharapkan dapat menumbuhkan semangat patriotik dan nasionalisme.

5. Dengan memilih bahasa Melayu Riau, para pejuang kemerdekaan bisa bersatu kembali.

Senjata Ini Jadi Bukti Kekuatan Kerajaan Majapahit Memang Disegani Dunia

Selama ini mungkin kita memang tahu nenek moyang kita memang pelaut handal, namun apakah anda juga tahu bahwa nenek moyang kita ternyata adalah pelaut yang memiliki tekhnologi tinggi, khususnya di bidang persenjataan?

Sebuah fakta mengejutkan telah ditemukan dari temuan sebuah meriam kuno di Australia. Memiliki bentuk kecil dan juga praktis, sepintas mungkin kita akan menyangka senjata ini adalah milik bangsa Eropa, yang memang pada era itu banyak melakukan penjelajahan mencari dunia baru.

Namun hasil penelitian ternyata menunjukkan bahwa meriam tersebut berasal dari Nusantara, dan lebih spesifiknya adalah Kerajaan Majapahit. Dikenal dengan nama Cetbang, desain senjata ini membuat geleng-geleng para peneliti dari Amerika dan Eropa. Ternyata meriam berukuran kecil ini memiliki banyak keunggulan dibanding  senjata serupa milik bangsa Eropa yang selama ini dinilai lebih unggul.

Keunggulan pertama Cetbang terletak pada bahannya, tidak seperti meriam eropa yang terbuat dari besi cor dan membuatnya jadi mudah berkarat, meriam yang konon dirancang oleh Mpu Nala dan Patih Gadjah Mada ini terbuat dari perunggu sehingga anti karat dan tahan lama.

Keunggulan berikutnya, terletak pada ruang dan tabung pelurunya. Tabung peluru Cetbang dimasukkan dari bagian belakang meriam, dan dipicu dengan hentakan  atau picu sumbu api, bukan disulut. Sangat berbeda dari meriam eropa yang bola peluru dimasukkan dari belakang dan masih disulut dengan bara api. Desain ini membuat Cetbang menjadi tahan terhadap cuaca. Meskipun hujan badai, meriam asli Indonesia ini masih bisa digunakan dengan baik. Bahkan dinilai model ini menjadi inspirasi bagi pembuatan Bazooka atau RPG modern saat ini.

Dilansir dari VIVA.co.id setiap kapal perang Majapahit bersenjatakan meriam Jawa yang disebut Cetbang Majapahit. Pandai besi yang mengecor meriam itu berada di Blambangan. Cetbang Majapahit adalah karya penemuan Mahapatih Gajahmada yang konon pernah diasuh tentara Mongol atau Tartar yang menyerang kerajaan Singosari dengan kekuatan 1.000 kapal.

Semua jenis kapal perang Majapahit, mulai kapal perbekalan hingga kapal bendera adalah kreasi jenius dari Mpu Nala yang sekaligus seorang laksamana laut yang andal. Nala menciptakan kapal-kapal dari sejenis kayu raksasa yang hanya tumbuh di sebuah pulau yang dirahasiakan. Pohon raksasa dan cocok untuk dibuat kapal itulah yang membuat kapal-kapal Majapahit cukup besar ukurannya di masa itu.

Setelah Majapahit lemah, hanya tersisa armada Jawa yang menguasai perairan Laut Jawa dan jalur laut menuju kepulauan rempah-rempah. Kemudian datang bangsa kulit putih yang tujuan utamanya ialah menguasai daerah penghasil rempah-rempah itu dengan modal kapal-kapal gesit dan lincah, tidak terlalu besar ukurannya dibanding kapal Majapahit.

Kapal asing itu bersenjata lebih unggul meriam yang bisa memuntahkan bola-bola besi dengan jarak tembak lebih jauh daripada kemampuan jarak tembak Cetbang Majapahit.

Meriam kecil (Cetbang) ini disebutkan dalam Prasasti Sekar (Prasasti yang ditemukan di Bojonegoro). Cetbang dibuat di Rajekwesi, Bojonegoro dengan Mesiu yang dibuat di Swatantra Biluluk (ada juga disebut dlm Prasasti Biluluk, soal Pagaraman Biluluk).

Konon disebutkan pula, bahwa senjata ini sangat ditakuti penjajah Belanda, sehingga mereka saat ini berupaya memusnahkan Cetbang yang ada, agar tidak dipakai para pejuang. Kini Cetbang hanya bisa kita temui di Museum New York Amerika Serikat dan Australia.

Inilah sebuah kebanggan dan kebesaran Bangsa kita, yang patut kita ketahui untuk jadi suri tauladan bagi kita Bangsa Indonesia.

SEJARAH PANJANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

Rabu 15 Februari 2017, sebanyak 101 daerah melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Tetapi tahukah Anda kapan kegiatan memilih pemimpin ini pertama kali dilaksanakan?

Awalnya pilkada di Indonesia telah dilaksanakan sejak masa pemerintahan kolonial Belanda dengan mekanisme yang berbeda-beda. Perjalanan pelaksanaan pilkada di Indonesia jika dikaji secara histori dibagi menjadi tiga zaman.

Hal ini berdasarkan zaman sebelum Indonesia merdeka sampai memperoleh kemerdekaan. Berikut penjelasan pilkada tiga zaman ini.

~Pilkada zaman Belanda~

Pada zaman Belanda, pengaturan tentang pemerintahan di daerah umumnya dibedakan menjadi dua bagian yang salin terkait satu sama lain. Pertama daerah Jawa dan Madura. Kedua, daerah di luar Jawa dan Madura seperti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan sebagainya.

Pembagian wilayah ini dimaksudkan untuk membagi sebagian kewenangan yang dimiliki pusat kepada daerah-daerah. Misalnya di daerah Jawa dan Madura, Belanda mengelompokkan menjadi pangreh dan pamong praja, mulai dari yang posisi tertinggi sampai terendah, yakni gubernur hingga Kepala desa. Namun untuk di luar Jawa dan Madura, pemerintahan daerah agak sedikit berbeda.

Pada zaman Belanda dapat dikatakan bahwa praktik penyelenggaraan pilkada sudah dilakukan dengan cara penunjukan secara langsung. Politik kolonial Belanda dalam menguasai daerah jajahan menerapkan sistem pemerintah daerah yang bertujuan untuk kepentingan mereka.

Untuk tiap-tiap jabatan pemerintahan sebagaimana telah dijelaskan di atas, pilkada dilaksanakan secara tertutup oleh Belanda. Oleh sebab itu, baik untuk daerah Jawa dan Madura atau daerah luar Jawa dan Madura, jabatan-jabatan gubernur, residen, asisten residen dan kontrolir dipegang dan dijabat langsung oleh orang-orang Belanda.

Sedang untuk jabatan-jabatan lainnya seperti camat dan kepala desa diberikan kepada pribumi bangsa Indonesia untuk mendudukinya. Untuk pemilihannya sendiri tentu saja dilaksanakan secara tertutup oleh Belanda. Hal ini terjadi karena tidak ada mekanisme dan persyaratan yang jelas dalam rekrutmen jabatan untuk pemerintahan daerah.

Mekanisme pengisian jabatan dalam tingkat-tingkat pemerintahan zaman Belanda dilakuakn dengan sistem penunjukan langsung oleh Belanda melalui gubernur jenderal. Penunjukan pemimpin kepada pribumi dimaksudkan agar para masyarakat pada saat itu memberikan upeti.

~Pilkada zaman Jepang~

Setelah zaman Belanda berakhir maka Jepang berkuasa atas pemerintahan. Selaku pemegang kekuasaan pemerintahan, Jepang memaklumatkan tiga undang-undang, yakni tentang perubahan pemerintahan, aturan pemerintahan, dan mengubah nama negeri dan nama daerah.

Pada zaman ini Jepang masih meneruskan beberapa aturan yang sudah dijalankan saat pendudukan Belanda. Jepang hanya mengubah nama daerah serta pejabat yang memerintah di suatu daerah.

Namun, yang membedakannya, Jepang sama sekali tidak memberi kesempatan orang pribumi untuk memimpin. Bahkan gubernur Jawa dan luar Jawa dihapus.

Sistem rekrutmen kepala daerah saat zaman Jepang sangat mengabaikan nilai-nilai demokrasi, transparansi, dan akutabilitas dalam pengangkatan tiap-tiap pejabat yang akan diangkat atau ditunjuk oleh penguasa Jepang. Sistem pengangkatan ini dilakukan secara hierarkis, sama seperti pemerintahan Belanda.

~Pilkada zaman kemerdekaan~

Pemilihan kepala daerah di zaman ini dibagi menjadi tiga era, yakni era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi. Berikut ulasan singkatnya.

Orde Lama
Produk hukum yang melandasi berlakunya sistem pemerintahan daerah dalam orde lama ialah undang-undang. Undang-undang pertama yang diterbitkan pada masa kemerdekaan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah.

Undang-Undang ini bermaksud mengubah sifat Komite Nasional Daerah menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang diketuai oleh kepala daerah. Lalu pada tahun 1948 terbit sebuah undang-undang baru yang menyebutkan bahwa wilayah Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, yakni provinsi, kabupaten, dan desa.

Setelah itu pada tahun 1957, Undang-Undang nomor 22 tahun 1948 yang mengatur pembagian wilayah tersebut direvisi. Isinya mengenai pembagian kepala daerah seperti gubernur memimpin daerah tingkat I, bupati/wali kota memimpin daerah tingkat II, dan camat untuk daerah tingkat III.

Selanjutnya, terbitlah Undang-Undang Nomor 18 taun 1965 yang mengatur tentang kependudukan kepala daerah baik sebagai alat pemerintah pusat maupun sebagai dan alat pemerintah daerah. Kepala daerah menjadi pemegang kebijaksanaan politik di daerahnya dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan jalannya pemerintahan.

Orde Baru
Perkembangan politik yang terjadi dalam masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru telah membawa nuansa baru dalam kepemimpinan kepala daerah. Hal ini tentu membawa nuansa baru dalam kepemimpinan kepala daerah yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Sejak berlakunya undang-undang tersebut, ketentuan pilkada tidak mengalami perubahan berarti. Sebab DPRD masih memegang komando dalam melaksanakan pemilihan dan pencalonan kepala daerah.

Reformasi
Pilkada pada zaman ini merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Pilkada secara langsung muncul sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pada pelaksanaannya, pilkada secara langsung merupakan hasil dari proses pembelajaran demokrasi di Indonesia. Di era Reformasi sampai saat ini telah terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut ialah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah beberapa kali diubah.

Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

EMPU NALA, SOSOK DIBALIK KETANGGUHAN ANGKATAN LAUT MAJAPAHIT

Kekuatan armada laut kerajaan Majapahit sangat ditakuti pada zamannya. Saat itu kapal-kapal perang Majapahit sudah dilengkapi oleh Cetbang semacam meriam yang sangat ditakuti.

Pada zamannya Cetbang termasuk paling canggih. Pembuatan senjata tersebut diadopsi dari senjata perang milik tentara Mongol.

Saat itu angkatan laut Majapahit dipimpin oleh Laksamana Empu Nala. Meski kemampuannya luar biasa, namun ketenaran Empu Nala ini masih kalah oleh Mahapatih Gadjah Mada.

Dalam berbagai buku sejarah dan dalam berbagai prasasti, nama Gadjah Mada yang selalu muncul. Padahal ternyata, Empu Nala ini tidak kalah hebatnya dengan Gadjah Mada. Jasa-jasanya terhadap Majapahit juga sangat banyak.

Sekitar tahun 1339-1341, seluruh Nusantara bagian barat berturut-turut diserang dan ditaklukkan armada Kerajaan Majapahit, tentunya dipimpinan Laksamana Nala.

Dalam buku Nusantara dalam Catatan Tionghoa karya WP Groeneveldt, saat itu kerajaan yang pertama dihancurkan Majapahit adalah Kerajaan Pasai, selanjutnya Jambi dan Palembang.

Kemudian mereka menaklukkan Langkasuka, Kelantan, Kedah, Selangor, Tumasik (Singapura). Selanjutnya armada Majapahit mendarat di Tanjungpura, menundukkan Sambas, Banjarmasin, Pasir, dan Kutai.

Dalam buku itu juga ditulis, pada 1377, Suwarnabhumi diserbu oleh tentara Jawa. Putera mahkota Suwarnabhumi tidak berani naik tahta tanpa bantuan dan persetujuan kaisar China, karena takut kepada Raja Jawa.

Saat itu, armada Majapahit memiliki kekuatan 40 ribu prajurit. Jumlah tersebut jadi sebuah kekuatan dahsyat dan tidak ada tandingannya di Asia Tenggara.

Pada 1343, Mahapatih Gadjah Mada dibantu oleh Laksamana Nala memimpin armada laut Majapahit dengan kekuatan 3.000 prajurit menuju wilayah timur Nusantara. Di sana mereka menaklukkan kerajaan-kerajaan yang bersikap dingin atau mencoba melepaskan diri.

Kerajaan yang dimaksud adalah Bali, Lombok, Sumbawa, Seram, Sulawesi, Dompo. Seluruh wilayah timur Nusantara telah disatukan, termasuk Pulau Irian, Sanggir Talaud, sampai Kepulauan Filipina Selatan.

Konon rahasia kekuatan laut Majapahit sejak zaman Gajah Mada adalah Empu Nala sebagai panglima tertinggi.

Nama Empu Nala kala itu tersohor dalam membangun angkatan laut, termasuk membuat kapal laut untuk perang. Dia menemukan sejenis pohon raksasa yang dirahasiakan lokasinya. Pohon itu digunakan untuk membangun kapal-kapal Majapahit yang berukuran besar.

MENILIK KEHEBATAN PASUKAN ELIT MAJAPAHIT, 'BHAYANGKARA'

Pada masa kejayaannya, Majapahit menguasai hampir seluruh wilayah nusantara. Bahkan, sejarah mencatat pengaruh Majapahit meliputi Asia Tenggara.

Kesuksesan Majapahit tentunya dipengaruhi oleh kekuatan armada perang mereka. Salah satu faktor utamanya adalah eksistensi sebuah kesatuan elit bernama Bhayangkara.

Dalam Serat Pararaton, kitab tentang mitologi raja-raja Jawa abad pertengahan, diceritakan bahwa pasukan elit Bhayangkara yang dikepalai oleh Maha Patih Gajah Mada yang melegenda.

Pasukan ini pertama kali dibentuk pada masa pemerintahan Raja Jayanagara (1309-1328). Tugas mereka melindungi kerajaan dari serangan luar. Pasukan Bhayangkara ditakuti di medan laga dan disegani di istana.

Kiprah Bhayangkara yang paling terkenal adalah saat pemberontakan Ra Kuti pada 1316 Masehi. Ra Kuti sendiri sejatinya adalah salah satu penglima besar di Majapahit. Malah, Ra Kuti adalah orang kepercayaan raja Majapahit sebelumnya, Raden Wijaya.

Saat pemberontakan ini terjadi, Majapahit berhasil direbut Ra Kuti yang berasal dari daerah Pajarakan (sekarang Kabupaten Probolinggo). Namun, Gajah Mada yang ketika itu memimpin pasukan Bhayangkara berhasil membantu Jayanegara melarikan diri dari ibu kota dan menyembunyikannya dari kejaran pemberontak.

Gajah Mada lalu menyembunyikan raja di sebuah daerah bernama Badander. Dalam administrasi daerah kekinian, nama Badander mengacu pada dua desa di Jawa Timur, pertama Kecamatan Dander di Kabupaten Bojonegoro, dan Desa Bedander di Kabupaten Jombang.

Saat itu, Jayanegara diiringi oleh 15 anggota pasukan Bhayangkara. Lama mereka tinggal di tempat pengungsian di Bedander.

Ketika raja sudah dipastikan dalam kondisi aman, Gajah Mada memutuskan kembali ke Majapahit untuk mencari dukungan dan propaganda.

Gajah Mada secara mengejutkan mendapat kenyataan rakyat ternyata tidak mendukung pemerintahan Ra Kuti. Akhirnya Gajah Mada beserta 15 anggota pasukan Bhayangkara melakukan perang gerilya. Mereka sukses besar, Ra Kuti berhasil dikalahkan.

~Perlengkapan Perang Taktis~

Pasukan Bhayangkara terkenal akan penggunaan perlengkapan perang yang minim, termasuk penggunaan senjata taktis yang tak mengganggu kelincahan pergerakan. Mereka hanya memanfaatkan perlengkapan seadanya seperti pedang, tombak, panah dan tameng.

Untuk keris sendiri tidak disebutkan, karena keris pada masa itu telah dianggap sebagai perlengkapan wajib dalam berpakaian.

Karena pergerakan mereka yang cepat dan senyap, mereka juga tidak menggunakan baju zirah (baju pelindung perang) layaknya pasukan biasa.