Kedua, kuatnya pola mekanistik-traksasional dalam prilaku politik elit. Para elit melakukan persekongkolan secara sadar dan “berjamaah” dalam merancang, mengimplementasikan serta mengevaluasi sebuah program. Sekaligus rakyat menjadi objek potensial bagi transaksi-traksaksi absurd dalam konspirasi sunyi para elit tadi. Saatnya pembahas pansus penggelaran pipa gas PT PGN di Tarumajaya dan Babelan di DPRD kabupaten Bekasi kembali menyelami reaksi keras rakyat bukan terus berkutat dengan arogansi dirinya untuk masuk pada “safety zone.
Lazimnya, modus persekongkolan politik itu tak pernah dilakukan oleh aktor tunggal, melainkan dilakukan oleh satu stelsel aktif secara “berjamaah”. Kerap muncul esprit de corps dari para “pelaku” persekongkolan dengan cara saling melindungi. Tetapi biasanya, pertahanan mereka akan bobol dengan sendirinya, jika kekitaan di antara mereka tercerai berai akibat skenario penyelamatan diri masing-masing.
Harapan ke Depan
Ke depan, anggota DPRD, meminjam pendapat John Van Mannen dan Stephen Barley (1985:31-54), ada baiknya mengatur manajemen kehormatan organisasi minimal di empat domain. Domain pertama, ecological context yang merupakan dunia fisik termasuk di dalamnya lokasi, waktu dan sejarah, serta konteks sosial. Lingkungan fisik DPRD di komplek Deltamas sudah cukup representatif, periodisasi waktu menjabat pun sudah diatur jelas, hanya saja Pansus DPRD Bekasi terkait penolakan warga Tarumajaya dan Babelan atas pipa gas PT PGN di jalur pemukiman periode lalu tak mampu menghadirkan output kinerja yang menyejarah dalam konteks sosial rakyat Bekasi kekinian. Hal yang saatnya diubah segera oleh para anggota DPRD dengan menunjukkan komitmen dan kehormatan sebagai wakil rakyat. Dengan demikian, DPRD benar-benar menjadi simbol rumah rakyat. Domain kedua menyangkut jaringan atau interaksi deferensial. Dalam konteks ini, DPRD Bekasi harus mau dan mampu memetakan interaksinya dengan pihak lain. DPRD Bekasi harus mampu menghadirkan kekuatan check and balance, bukan dengan kian merapat ke lingkar kekuasaan dan bimbang menjadi kekuatan penyeimbang. Dua domain terakhir adalah pemahaman kolektif dan tindakan individual. Anggota DPRD Bekasi, baik pribadi maupun kolektif, harus konsisten memerankan sosok wakil rakyat, bukan sebaliknya melakukan konspirasi sunyi(?) dengan pemakarsa proyek penggelaran pipa gas diameter 24 inch yang bertekanan tinggi di Tarumajaya dan Babelan.
(Izhar M Rosadi)
(selesai)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar